Pemerintah Diminta Prioritaskan Industri Sektor Hulu

09-12-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong Kementerian Perindustrian untuk fokus membangun sektor hulu dengan membangun ekosistem yang memungkinkan adanya sektor-sektor unggulan atau prioritas dari Kementerian. Sebab ia menuturkan bahwa anggaran Rp 2,92 triliun yang didapat Kemenperin, masih tidak sebanding dengan roadmap yang telah digaungkan oleh Menteri Perindustrian.

 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian beserta jajarannya membahas target penyelesaian roadmap Kemenperin di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019). Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan bahwa dengan adanya ketidakseimbangan tersebut maka Kemenperin tidak dapat lebih fokus bekerja.

 

“Saran saya pada bagaimana membangun ekosistem yang memang benar-benar memungkinkan adanya sektor-sektor unggulan atau prioritas dari Kementerian. Kita tak perlu jauh-jauh, kalau Kemenperin dalam lima tahun ke depan mampu membangun ekosistem industri pengolahan makanan dan minuman untuk komoditas saja misalnya itu sudah luar biasa adanya,” ucap Deddy.

 

Politisi dapil Kalimantan Utara ini menambahkan bahwa Kemenperin tidak harus mengerjakan keseluruhan roadmap, cukup satu atau dua saja karena yang terpenting hal itu dapat menjadi legacy. Maka dari itu ia lebih berharap agar Kemenperin dapat memfokuskan diri mereka terutama di bidang pengambilan kebijakan karena masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan.

 

“Misalnya di migas, masalah di industri kita banyak tergantung harga gas. Tapi investasi di sektor migas itu terutama gas sangat tidak menarik buat siapapun untuk saat ini. Pada saat yang sama dibebankan pada pertamina yang ngos-ngosan. Jadi ini no way out kalau terus begini. Saya kira cobalah fokus kepada hal-hal yang memang bersifat hulu atau makro. Mengurus umkm itu betul penting, tapi jauh lebih penting kalau kerja di hulunya menjadi lebih efektif,” tukasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...